VLADIVOSTOK, KOMPAS.com ? Rusia akan melakukan pelatihan Angkatan Laut (AL) berskala luas di dekat Korea Utara (Korut) bulan depan.

“Pelatihan AL Rusia itu telah direncanakan jauh sebelum munculnya krisis di Semenanjung Korea tersebut,” kata para pejabat AL Rusia, Kamis (27/5/2010).

Ketegangan antardua Korea pada tingkat tertinggi tahun ini, sepekan sebelum tim penyelidik internasional menuduh Korut menyerang kapal tempur Korsel pada Maret yang menewaskan 46 pelautnya.

Moskwa, yang memiliki hubungan dekat dengan Korut, menyerukan ketenangan di Semenanjung Korea dan mendesak kedua Korea untuk menahan diri untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata yang dapat membahayakan stabilitas keamanan di kawasan itu.

Kremlin mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai tuduhan bahwa Korut menorpedo kapal tempur Korsel hingga tenggelam.

“Armada kapal-kapal tempur akan dikerahkan ke Laut Jepang dari Vladivostok, pangkalan AL Rusia di Pasifik,” kata juru bicara AL Rusia, Roman Martov.

Anda yang belum terbiasa dengan kata kunci pada% terbaru% kini memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

Vladivostok terletak di Primorsky Krai, satu-satunya kawasan Rusia yang berbatasan dengan Korut.

Untuk pertama kalinya, armada-armada lain AL Rusia bergabung dalam latihan perang di kawasan itu.

Martov tidak menjelaskan apakah pengerahan kekuatan militer tersebut berkaitan dengan ketegangan yang muncul di Semenanjung Korea saat ini.

Sementara itu, Pentagon juga telah mengumumkan rencana melakukan latihan gabungan di lepas pantai Korsel dalam waktu dekat, dan menambahkan, pihaknya sedang membicarakan dengan pihak Korsel menyangkut pelatihan peluncuran rudal antikapal selam.

Seorang wanita juru bicara AL Rusia di Moskwa mengatakan, “Pelatihan perang itu telah lama direncanakan.” Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

Pekan depan, para pakar torpedo Rusia akan terbang ke Korsel atas permintaan Seoul untuk memeriksa bukti-bukti bahan torpedo.

“Apakah benar Korut menorpedo kapal tempur Korsel pada Maret lalu,” kata kantor berita Rusia, Itar-Tass.

KHARTOUM, KOMPAS.com – Presiden Sudan Omar Al Beshir dilantik kembali sebagai Presiden Sudan, Kamis (27/5). Ia berikrar akan melakukan pendekatan dengan Barat walaupun Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) memerintahkan penangkapan terhadapnya.

Beshir, yang bulan lalu meraih kemenangan dalam pemilu multi partai 21 tahun setelah merebut kekuasaan dalam kudeta militer, juga berjanji untuk berjuang bagi persatuan Sudan sementara negara terbesar Afrika itu menuju satu referendum Januari tahun depan mengenai kemerdekaan Sudan selatan.

Kadang-kadang aspek yang paling penting dari suatu subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Beshir yang mengenakan jubah tradisional dan surban  mengucapkan pidato di parlemen dalam satu acara yang dihadiri enam kepala negara atau pemerintah, dan wakil-wakil tingkat lebih rendah dari negara-negara Barat. “Saya akan berusaha membangun dialog, satu dialog yang objektif  dengan negara-negara Barat yang bertujuan untuk menjernihkan suasana,” katanya.

Pada Maret 2009, Beshir mejadi kepala negara pertama  yang dituduh ICC. Ia dituduh terlibat kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Konflik berusia tujuh tahun di wilayah barat antara militer dan milisi Arab melawan pemberontak etnik minoritas itu membuat Amerika Serikat menuduh dia terlibat dalam genosida. Pihak Barat marah karena ia menolak bekerja sama dengan ICC atau menyerahkan para pejabat yang terlibat dalam pembantaian itu.

Kejahatan-kejahatan yang dituduh dilakukannya termasuk pembunuhan, pemindahan paksa, penyiksaan  dan pemerkosaan dan dua kejahatan perang -serangan terhadap warga sipil dan perampsan. Hari Rabu, seorang staf Beshir mengatakan, Khartoum mengesampingkan perundingan lebih jauh dengan kelompok pemberontak  bersenjata berat Darfur, Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM), dan itu  memudarkan harapan bagi perdamaian di daerah gurun gersang itu.

Pemilihan presiden bulan lalu adalah satu bagian penting dari perjanjian perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri perang saudara dua dasawarsa dengan pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM). “Saya menegaskan bahwa kami tetap akan melaksanakan referendum  di wilayah selatan sesuai dengan rencana, itu adalah komitmen dan kami tidak akan mengingkarinya. Kami telah berjanji dan kami akan melaksanakannya,” kata Beshir.